Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. meresmikan operasional 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Negeri baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kab. Kepulauan Talaud Prov. Sulawesi Utara.
85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) Badan Peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama, 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Baru tersebut tersebar diseluruh wilayah di Indonesia dan berada di Ibukota kabupaten dan Kotamadya, kecuali untuk Pengadilan Tata Usaha Negara di Ibukota Provinsi.
85 Pengadilan yang baru dibentuk, masih memiliki keterbatasan sarana dan pra sarana dalam operasionalnya, antara lain hanya 15 pengadilan yang tanahnya telah berstatus bersertifikat a.n. Mahkamah agung RI, sementara 26 pengadilan dalam proses hibah tanah oleh Pemda setempat, 15 pengadilan berstatus pinjam pakai tanah dari Pemda setempat bahkan 3 pengadilan berstatus belum ada alokasi tanahnya (dalam proses pengadaan). Untuk prasarana gedung kantor pengadilan baru, terdapat 68 pengadilan yang gedungnya bestatus pinjam paki Pemda setempat, sementara 11 pengadilan menggunakan aset bagunan dari pengadilan terdekat (zitting platz), 3 pengadilan yang berstatus hibah dari Pemda setempat, 3 pengadilan berstatus sewa ke pihak lain dan 1 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Kementrerian/ Lembaga setempat.
Demikain pula untuk sarana meubelair kantor pengadilan baru, terdapat 78 pengadilan yang meubelairnya berstatus pinjam pakai, 6 pengadilan berstatus dalam proses pengadaan dan 1 pengadilan berstatus hibah. Untuk alat pengolah data (berupa PC dan Printer) terdapat 72 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Pemda setempat, 10 pengadilan berstatus sedang dalam proses pengadaan, 2 pengadilan berstatus transfer dari satker pengadilan sekitarnya dan 1 pengadilan berstatus hibah, sedangkan untuk kendaraan dinas (roda 2 dan roda empat) terdapat 69 pengadilan bersetatus pinjam pakai Pemda setempat dan pengadilan induk (terdekat) dan 15 pengadilan berstatus dalam proses pengadaan 1 pengadilan berstatus hibah.
Sesuai arahan Ketua Mahkamah Agung, meskipun sarana dan prasarana pendukung operasional pengadilan baru masih serba terbatas, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi aparatur pengadilan untuk tidak memberikan layanan dan semua bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan diseluruh pelosok Indonesia demi mewujudkan Justice for All, sembari dalam waktu yang bersamaan Mahkamah Agung terus berupaya mengajukan permohonan anggaran untuk membangun kantor dan melengkapi infrasruktur pengadilan secara bertahap ke depannya.
